Breaking News

SEJARAH

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakn hasil penggabungan dari dua instansi pemerintah yang mengurusi masalah pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kandep Dikbud).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan pelaksana Otonomi Daerah dibentuklah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang pembentukan Dinas-Dinas daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang pembentukan Dinas-Dinas daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sejak berdirinya pertama kali pada tahun 1951. Dinas P & K yang kini telah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengalami sebanyak lima belas kali pergantian Kepala Dinas. Dinas Pendidikan ini didirikan dengan tujuan utama melaksanakan urusan rumah tangga Kabupaten Ogan Komering Ilir di bidang pendidikan, menyusun rencana, mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir berlokasi di jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang ini memiliki pegawai sebanyak 1012 orang untuk melayani Pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat luar dari 18 kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Untuk menyikapi tuntutan dalam perubahan pengelolaan pendidikan yang terjadi di era otonomi, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyadari sepenuhnya bahwa peranan Dinas Pendidikan mendatang harus berubah, yang menempatkan Kabupaten sebagai sentra desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan pendidikan di daerah.

Pengelolaan Pendidikan selama ini yang lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi tingkat pusat, sekarang diproyeksikan di tingkat micro-oriented yang diharapkan kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan dan variasinya kebutuhan, serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh jajaran birokrasi daerah. Sejalan dengan pokok-pokok pikiran tersebut di atas perlu adanya perubahan dari paradigma lama menuju paradigma baru dalam pelayanan pendidikan yang mampu memberikan jalan keluar (way out) permasalahan bukan menjadi bagian dari permasalahan.